MEDIANADNEWS.COM, BANDA ACEH – Sejumlah pengusaha di Aceh meminta tidak ada putra mahkota dalam Musyawarah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh yang akan berlangsung pada 1 hingga 3 Juni 2022 mendatang.
Pernyataan itu dimaksud ada upaya menghambat para kader anggota Kadin untuk mendaftar bacalon lewat persyaratan yang disusun oleh panitia SC Musprov yaitu pada poin tiga persyaratan calon dipastikan tidak pernah bergabung dengan organisasi kadin lainnya, ujar salah seorang pelaku usaha, Amri Andid, mantan Ketua Gapeknas Kota Banda Aceh, kepada media, Rabu (11/5/ 2022) lalu.
“Jika persyaratan seperti yang disusun panitia SC patut diduga ada upaya mempertahankan status quo atau penggiringan kepada putra mahkota,” ujar Amri Andid.
Amri Andid dengan sejumlah pengusaha di Aceh menghendaki pemerintah Aceh bersikap netral pada musprov ke 7 Kadin Aceh yang akan berlangsung dikomplek Pendopo Gubernur Aceh atau Anjong Mon Mata, Banda Aceh.
“Gubernur harus netral dalam musprov nanti agar lahir pemimpin Kadin yang sejati untuk membangun Aceh lewat dunia usaha,” tegas Amri Andid.
Menurut Amri Andid, saat ini Musprov ke 7 Kadin Aceh akan menggunakan dana kontribusi calon sebesar Rp500 juta, artinya ini musyawarah secara mandiri tanpa campur tangan Pemerintah Aceh.
“Udah saatnya Kadin mandiri dalam menjalankan roda organisasi,” tambahnya.
Kadin Aceh sebagai mitra pemerintah dalam mengayomi para pengusaha agar tumbuh ekonomi secara nyata, “Pemerintah merupakan unsur pembina, jika pengusaha sukses maka akan ada kontribusi pajak dan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membangun Aceh lebih baik lagi,” tutup Amri.(sumber:KBR)
