Terkait Surat Pj Gubernur Aceh dan DPRA, ini jawaban Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri

0
164
Google search engine

Google search engine

MEDIANADNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, membalas surat Pj. Gubernur Aceh Nomor 900.1/2490 tanggal 28 Februari 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Terkait Keterlambatan Penetapan APBA TA 2024 dan memperhatikan surat Ketua DPRA Nomor 005/0350 tanggal 4 Maret 2024 Hal Undangan Rapat.

Dengan Nomor surat 900.1.1/1579/Keuda, Sifat: Sangat Segera yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh u.p. Sekretaris Daerah di – Tempat. Dalam salinan surat kepada Penjabat Gubernur Aceh, Selasa, 5 Maret 2024 atas Penjelasan Fasilitasi Terkait Keterlambatan Penetapan APBA TA 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.
  2. Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
  3. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
  4. Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda tentang APBD.
  5. Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

  1. Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyatakan bahwa penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

Selanjutnya, penetapan atas keputusan pimpinan DPRD memperhatikan sebagai berikut:

  1. dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD.
  2. dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota, kepala daerah menetapkan peraturan daerah tentang APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.
  3. peraturan daerah tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Menteri bagi provinsi dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota. D. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, untuk melakukan langkah-langkah.
  4. Gubernur melalui TAPA bersama Banggar DPRA melakukan pembahasan bersama sebagai tindaklanjut tahapan hasil evaluasi APBA TA 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-108 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024.
  5. Pembahasan difokuskan pada rekomendasi hasil evaluasi dan dituangkan dalam matriks (awal, menjadi dan keterangan) sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan disepakati bersama paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri.
  6. Kesepakatan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada angka 2 menjadi dasar penetapan putusan Pimpinan DPRA.
  7. Dalam hal keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, Gubernur menetapkan Qanun tentang APBA berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  8. Selanjutnya Qanun tentang APBA TA 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor registrasi.
  9. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam memastikan Pemerintah Aceh menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pemerintah Aceh menyampaikan hasil tindaklanjut evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) sebagai bagian kelengkapan clearance persetujuan pemberian nomor registrasi Qanun tentang APBA TA 2024 yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh.

Sebelumnya, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menyurati Kemendagri meminta agar bisa memfasilitasi terkait pengesahan APBA. Lalu, Kemendagri menyurati DPRA dengan surat undangan rapat terkait pengesahan APBA.

Dalam hal itu, Ketua DPRA menjawab dan membalas surat tersebut. “meminta maaf, tidak bisa menghadiri Rapat atas udangan yang dilayangkan ke DPRA. DPRA menilai Persoalan APBA ini dapat diselesaikan secara internal Pemerintah Aceh.
(Sumber:siklus.com)

Google search engine
Google search engine

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini